the smooth sea will never give the good sailor

Kamis, 17 November 2016

GEOPOLITIK MESIR TERHADAP ISRAEL PRA DAN PASCA REVOLUSI 2011

 GEOPOLITIK TIMUR TENGAH
“GEOPOLITIK MESIR TERHADAP ISRAEL PRA DAN PASCA REVOLUSI 2011”













Oleh:
MUHAMMAD KHOIRUL HUDA
NPM: 1606861441

Dosen Pengampu:
Dr. Achmad Ramzy Tadjoedin, MPA


Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam
Pasca Sarjana Universitas Indonesia (PSKTTI UI)
2016


DAFTAR ISI:

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa terucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas selesainya tugas makalah yang berjudul “Goepolitik Mesir terhadap Israel Pra dan Pasca Revolusi 2011”. Penulisan makalah ini pula tidak terlepas dari berbagai hambatan, baik yang berasal dari diri penulis sendiri, maupun dari faktor-faktor lain. Namun berkat petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, serta dari motivasi dan dukungan berbagai pihak, hambatan tersebut perlahan dapat teratasi. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Achmad Ramzy Tadjoedin, MPA sebagai Dosen Pengajar Geopolitik Timur Tengah di PSKTTI UI yang telah mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan makalah ini.
Penulis menyadari tulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan tulisan ini di masa yang akan datang. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Kajian Geopolitik Timur Tengah.

BAB I
PENDAHULUAN

A.      Pernyataan Masalah

Selama pemerintahan autokrasi Mubarak berkuasa (1981-2011), Mesir telah menunjukkan dominasinya di Timur Tengah dengan kepemimpinannya dalam merespon gejolak dan dinamika yang terjadi di dunia internasional, khususnya permasalahan dalam lingkup kawasan. Politik luar negeri Mesir di bawah kepemimpinan Mubarak tidak bisa dilepaskan dari pengaruh dua faktor determinan yang mendasarinya, yaitu: 1) pengaruh dan tekanan dari internal maupun eksternal Mesir, dan 2) kepentingan nasional yang hendak diraih oleh Mesir.[1]
Sebagaimana kita tahu dalam berbagai perkembangan dinamika politik Timur Tengah setelah Perang 6 Oktober 1973 antara Israel melawan gabungan kekuatan militer negara Arab Mesir, Suriah dan Yordania, Mesir telah menempuh perdamaian dengan Israel yang disepakati pada 1979.[2] Di bawah kekuasaan Anwar Sadat, sejak 1980 Mesir telah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel dan saling membuka perwakilan setingkat Duta Besar antara Mesir-Israel. Perdamaian antara dua negara yang berpengaruh di dunia Arab itu menyisakan persoalan serius dalam hal tekanan yang dialami Mesir dikalangan negara-negara Arab yang lain. Pada waktu Mubarak naik ke tampuk kekuasaan tidak lama setelah Anwar Sadat terbunuh pada 1981 sebagai protes terhadap perdamaian Mesir-Isreal, Mesir dihadapkan pada dilema yang sama, yakni membatalkan perjanjian damai dengan Israel atau melanjutkannya. Mubarak tampaknya mengambil pilihan yang kedua, yakni melanjutkan perjanjian damai dengan Israel dan mempertahankannya hingga akhir kekuasaannya.[3]
 Lengsernya Mubarak dari tahta kekuasaan menjadi awal transisi politik di negara Mesir dan membuat Supreme Council of Armed Forces (SCAF) mengisi kekuasaan demisioner Mesir. Tugas dari lembaga ini adalah untuk mengawal transisi dan mencapai tujuan revolusi, yakni menjadikan Mesir sebagai negara yang demokratis seutuhnya. Selain mengurus permasalahan transisi yang sedang dijalani oleh Mesir, SCAF juga berwenang mengatasi masalah politik luar negeri Mesir pada saat itu.
Pada masa transisi ini, masyarakat Mesir menyuarakan aspirasi mereka untuk menghentikan perjanjian damai dengan Israel yang disebabkan pembunuhan yang dilakukan oleh Israel terhadap lima orang pasukan penjaga perbatasan Mesir di Sinai.[4] Kejadian tersebut menimbulkan protes dan respon anti Israel dari ribuan massa dengan melakukan aksi demonstrasi di depan kedutaan besar Israel pada tanggal 9 September 2011.[5] Selain itu, terdapat masalah serius lain yang memerlukan perhatian khusus dari hubungan bilateral antara Mesir dengan Israel pada masa kepemimpinan SCAF ini, yakni ekspor gas ke Israel. Meskipun ekspor gas ke Israel merupakan sebuah konsekuensi dari perjanjian damai kedua negara, namun dibalik itu semua terdapat sebuah tindakan koruptif yang dilakukan pejabat pemerintahan Mesir.[6]
Tugas akhir dari SCAF dalam mengawal transisi di Mesir ialah mengadakan  pemilihan umum secara demokratis. Hasil dari pemilihan umum yang dilakukan secara demokratis itu menunjukkan kondisi perpolitikan Mesir diisi oleh tokoh-tokoh dari kelompok Islam, yang berhasil mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan umum. Ikhwanul Muslimin yang pada masa pemerintahan Mubarak mendapat label sebagai organisasi ilegal berhasil meraih suara mayoritas (37% suara atau 216 kursi parlemen) melalui sayap politiknya Freedom and Justice Party (FJP). Selain itu, kelompok ini juga menempatkan salah satu tokohnya, yakni Mohammed Mursi sebagai presiden baru Mesir.
Tantangan politik luar negeri Mesir di bawah pimpinan Mursi ini tidak jauh berbeda dengan masa pemerintahan Mubarak dan masa pemerintahan transisi di bawah SCAF. Kelanjutan perjanjian Camp David menjadi diskursus yang semakin kuat di tengah masyarakat Mesir. Hal ini diperkuat dengan latar belakang presiden Mursi dan FJP selaku partai yang berkuasa. Selaku sayap politik dari Ikhwanul Muslimin, nilai-nilai ideologis kelompok ini tidak dapat dilepaskan, khususnya dalam pandangan terhadap eksistensi Israel. Selain itu, dinamika politik di Timur Tengah saat itu turut memberikan pengaruh terhadap proses penentuan arah politik luar negeri Mesir, khususnya dalam masalah hubungan bilateral dengan Israel.
Dinamika politik luar negeri Mesir saat sebelum hingga setelah revolusi memiliki daya tarik tersendiri dalam pembahasan ini. Selanjutnya, pembahasan ini mengambil batasan waktu dari masa Mubarak berkuasa hingga berakhirnya pemerintahan Mohammed Mursi pada bulan Juni 2013. Fokus pembahasan ini terdapat pada politik luar negeri Mesir sebelum dan setelah revolusi, khususnya yang berkaitan dengan hubungan bilateral antara Mesir dengan Israel.

B.       Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah pada pembahasan ini, maka pembahasan ini hendak menjawab pertanyaan:
1. Bagaimana sikap politik luar negeri Mesir terhadap Israel sebelum dan setelah revolusi tahun 2011 hingga tahun 2013?
2. Jelasakan faktor-faktor yang mempengaruhi politik luar negeri Mesir terhadap Israel setelah revolusi tahun 2011 hingga tahun 2013?

BAB II
POLITIK LUAR NEGERI MESIR PRA REVOLUSI 2011

Batasan waktu pembahasan dalam bab ini ialah kondisi Mesir di bawah pemerintahan Hosni Mubarak (1981-2011). Fokus pembahasan bab ini meliputi beberapa hal, antara lain: 1) Orientasi politik luar negeri Mesir secara umum, 2) orientasi politik luar negeri Mesir pada masa Mubarak, dan 3) Sikap Israel terhadap Mesir yang dipimpin oleh Mubarak.
Permulaan masa pemerintahan Mubarak dimulai setelah meninggalnya Anwar Sadat, yang merupakan salah satu tokoh yang menandatangani perjanjian Camp David pada tahun 1979. Sejak awal menggantikan posisi Anwar Sadat sebagai presiden, Mubarak langsung dihadapkan oleh pilihan untuk melanjutkan perjanjian Camp David atau menghentikannya. Langkah yang diambil oleh Mubarak kemudian menjadi salah satu faktor yang menunjukkan sikap dan orientasi politik luar negeri Mesir. Hal tersebut ditambah lagi dengan posisi strategis Mesir di kawasan yang menjadi pertimbangan dan modal dalam menentukan arah politik luar negeri di bawah kepemimpinan Mubarak.

A.      Orientasi Politik Luar Negeri Mesir secara umum

Gamal Abdel Nasser dalam The Philosophy of Revolution (1955), menyatakan bahwa orientasi politik luar negeri Mesir secara umum tidak dapat dilepaskan oleh faktor historis semenjak revolusi tahun 1952. Terdapat tiga hal yang menjadi dasar utama orientasi tersebut, yakni Arab, Afrika, dan Islam.[7] Pada saat Nasser memimpin Mesir, semangat Nasionalisme Arab menjadi fokus bagi Mesir untuk menjadi negara yang memiliki kekuatan dominan di Timur-Tengah. Selain itu, dalam pergaulan internasional, Nasser berfokus untuk membawa Mesir melakukan hubungan yang intensif dengan Uni Soviet dan Blok Sosialis. Hal tersebut disebabkan dengan adanya semangat anti-Imprealisme yang diusung oleh Nasser dalam rangka membangun Mesir dan Dunia Arab dari penjajahan yang dilakukan oleh Barat.[8]
Akan tetapi, memasuki tahun 1970-an, yakni saat jabatan presiden Mesir dipegang oleh Anwar Sadat dan selanjutnya Hosni Mubarak, politik luar negeri Mesir sudah mulai mengalami pergeseran orientasi. Politik luar negeri Mesir saat itu tidak lagi mengutamakan semangat menyatukan Negara-negara Arab, melainkan cenderung lebih dekat dengan Amerika Serikat (AS), Eropa, dan Negara-negara Teluk.[9] Saat itu pula, Mesir mengadakan kerjasama di berbagai bidang, seperti ekonomi, militer, dan keamanan dengan Jepang, Australia, dan Kanada.[10]
Selanjutnya, pada periode ini pula Mesir memilih menjadi negara Arab pertama yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel yang berhasil dikonfrontasi oleh AS. Perjanjian Camp David yang ditandatangani pada tahun 1979 oleh Anwar Sadat - selaku presiden Mesir - dan Menachem Begin – selaku presiden Israel-, ini membuat hubungan antara Mesir dengan AS dan Israel terikat dalam sebuah kesepakatan formal. Perjanjian ini kemudian dilanjutkan oleh Hosni Mubarak, sebagai pengganti dari Anwar Sadat sebagai presiden Mesir. Dengan memilih meneruskan Perjanjian Camp David tersebut, orientasi politik luar negeri Mesir dinilai senantiasa melindungi kepentingan AS di Timur Tengah, khususnya yang berkaitan dengan eksistensi Israel di kawasan Timur-Tengah.[11]
Dalam situasi demikian, politik luar negeri Mesir mengalami kemunduran dari segi eksistensi sebagai representasi negara dunia ketiga.[12] Namun, dari segi eksistensi di berbagai forum internasional, Mesir masih memiliki daya tarik untuk meraih dukungan dari Dunia Arab dan Afrika dalam organisasi internasional, seperti Non-Aligment Movement (NAM), Organization of Islamic Conference (OIC), dan African Union (AU). Hal tersebut berdasarkan pada upaya yang dilakukan Mesir untuk menyatukan prinsip orientasi politik luar negeri Mesir itu sendiri; Arab, Afrika, dan Islam. Selain itu, langkah tersebut merupakan cara yang dilakukan oleh Pemerintah Mesir untuk dapat menarik kembali simpati dari Negara-negara Arab yang telah mengucilkan Mesir setelah penandatanganan Perjanjian Camp David dengan Israel.[13]
Berakhirnya kekuasaan Mubarak akibat revolusi tahun 2011 menyebabkan orientasi politik luar negeri Mesir banyak diinterpretasikan mengalami perubahan. Perubahan tersebut dilihat dari kelompok yang mendominasi struktur kekuasaan Mesir setelah diadakannya pemilihan umum yang menjadikan Ikhwanul Muslimin melalui sayap politiknya – Freedom and Justice Party (FJP) – sebagai pemenang. Indikasi adanya pergeseran dalam orientasi politik luar negeri Mesir lebih berdasarkan pada nilai-nilai ideologis Ikhwanul Muslimin yang mempengaruhi cara pandang dan persepsi permasalahan yang terjadi di lingkungan eksternal Mesir.[14] Dengan demikian, Pemerintah Mesir dinilai lebih mengakomodir kepentingan religiusitas dalam proses penetapan orientasi politik luar negeri.

B.       Orientasi Politik Luar Negeri Mesir pada Masa Mubarak

Sebagaimana yang dialami pemerintahan negara-negara Timur Tengah pasca perang 1973, politik luar negeri Mesir menjadi salah satu perhatian yang harus diutamakan oleh Mubarak. Bagi Mubarak, kepentingan nasional bagi Mesir merupakan pertimbangan utama dalam merumuskan kebijakan luar negeri Mesir dan usaha mengawal posisi strategis Mesir di kawasan Timur-Tengah. Dengan pertimbangan tersebut, Mesir memiliki orientasi tertentu untuk dapat memenuhi tujuan dan kepentingan nasional dengan membangun kerangka kerjasama, baik secara bilateral maupun multilateral. Selain itu, orientasi politik luar negeri Mesir pada masa pemerintahan Mubarak tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan yang melibatkan Mesir dengan pihak-pihak di luar Mesir.

1.      Konsistensi terhadap Perjanjian Camp David

Sejak penandatanganan Perjanjian Camp David tahun 1979, Mesir terikat kerjasama triparted dengan Israel dan AS. Sebagai inisiator perjanjian tersebut, AS bersedia memberikan berbagai jenis bantuan finansial kepada Mesir.[15] Kesediaan Mesir untuk mengikat diri dengan Perjanjian Camp David tersebut mengindikasikan bahwa arah kebijakan luar negeri Mesir lebih condong kepada kepentingan AS dan sekutunya di Timur-Tengah, yakni Israel.
Konsistensi pemerintah Mubarak dalam menjaga perjanjian dengan Israel tersebut dipengaruhi oleh kepentingan untuk memenuhi kebutuhan nasional Mesir. Akibat dari perjanjian ini, Mesir mendapatkan berbagai jenis bantuan ekonomi, militer, dan persenjataan dari AS. Berdasarkan hasil laporan bagian penelitian Kongres AS pada tanggal 27 Juni 2013 mengenai bantuan luar negeri AS untuk Mesir Sejak tahun 1948 hingga 2011, Mesir telah menerima bantuan dari AS sekitar $71,6 Milyar, termasuk di antaranya $1,3 Milyar untuk bantuan militer Mesir pada tahun 1987. Bantuan dengan jumlah yang sama kembali Mesir terima dari AS pada tahun 2008. Bantuan senilai $1,3 Milyar secara khusus diberikan AS melalui persetujuan Kongres yang didistribusikan melalui Foreign Military Financing (FMF), Economic Support Funds (ESF), dan International Military Education and Training (IMET).[16]
Selain dari bantuan pada bidang militer, Mesir juga menerima bantuan dari AS untuk bidang ekonomi. Total bantuan yang diberikan AS untuk membantu ekonomi Mesir sebesar $815 juta. Secara keseluruhan, total bantuan yang diberikan AS kepada Mesir tiap tahun pada masa pemerintahan Mubarak mencapai $2,1 Milyar. Lalu, berdasarkan data Washington Institute of Near East Policy, bantuan yang diberikan ekonomi dan militer yang diberikan oleh AS merupakan sebuah strategi yang disusun untuk mempertahankan perjanjian yang melibatkan Mesir dengan Israel. Strategi tersebut merupakan upaya mencapai dan mempertahankan kepentingan nasional AS di Timur Tengah.[17]
Perjanjian Camp David memberikan dampak jangka panjang bagi hubungan antara Mesir dengan Israel dan AS. Sejak ditandatangani pada tahun 1979, Mesir menjadi partner strategis bagi AS di Timur Tengah, khususnya dalam upaya rekonstruksi hubungan negara-negara Arab dengan Israel. AS menilai pemerintahan Mesir menjunjung tinggi nilai-nilai moderat dan fokus pada upaya stabilisasi kawasan, sehingga cocok dengan kebutuhan AS dalam mempertahankan kepentingan di Timur Tengah.[18]
Upaya yang dilakukan Mesir di bawah pemerintahan Mubarak ini pula turut memberikan dampak positif bagi citra Mesir di dunia internasional sebagai negara pelopor stabilitas dan keamanan regional. Selain itu, perjanjian Camp David dalam pandangan pemerintah Mesir memberikan kebutuhan dasar atas berbagai kebijakan, baik itu kebijakan dalam negeri, maupun kebijakan dalam negeri. Pemerintah Mesir di bawah pimpinan Mubarak menyadari pentingnya bantuan yang diberikan oleh AS akibat dari perjanjian damai dengan Israel. Pemerintah Mubarak meyakini bantuan yang diberikan oleh AS akan terus diberikan selama digunakan untuk memperkuat posisi Mesir di regional dan terus mempertahankan kelanjutan perjanjian damai dengan Israel.[19]

2.      Melindungi kepentingan Negara-negara Arab

Selain bertujuan mencapai kepentingan nasionalnya sendiri, Mesir juga memiliki orientasi politik luar negeri yang bertujuan melindungi kepentingan negara-negara lain yang berada di kawasan Timur-Tengah, khususnya negara-negara Arab. Fokus permasalahan yang berada di negara-negara Arab ini ialah konflik Israel-Palestina. Sebagai wujud komitmen terhadap kepentingan negara-negara Arab, Mesir senantiasa mendukung Palestina dalam berbagai upaya perundingan damai dengan Israel dan tidak segan pula untuk memberikan tekanan terhadap Israel.[20]
Langkah yang dilakukan Mesir dalam mewujudkan orientasi politik luar negeri yang melindungi kepentingan negara-negara Arab juga terlihat dari adanya upaya mediasi yang dipelopori oleh Mesir terhadap berbagai permasalahan yang berkaitan dengan berbagai pihak di negara-negara Arab tersebut. Peran sebagai mediator tersebut merupakan simbol bagi upaya Mesir meraih kembali legitimasi sebagai great power dan memperbaiki citra di hadapan negara-negara Arab pasca penandatanganan perjanjian damai oleh Mesir dan Israel.
Dalam praktiknya, upaya mencapai orientasi politik luar negeri di atas seringkali berbenturan dengan kepentingan nasional Mesir itu sendiri. Salah satu contohnya ialah masalah proteksi yang dilakukan Mesir di Semenanjung Sinai.[21] Mesir memiliki kebijakan sendiri terhadap pengamanan di wilayah yang berbatasan langsung dengan Israel tersebut. Dalam pandangan Mesir, tidak ada lagi pengakuan, perdamaian, dan perundingan apabila Israel melanggar perjanjian di perbatasan kedua negara tersebut. Upaya tersebut secara berbeda ditanggapi oleh negara-negara Arab yang menyatakan langkah sepihak tersebut dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi negara-negara Arab. Hal ini dapat mengakibatkan terulangnya konflik antara negara Arab dengan Israel pada masa silam.[22]
Namun menyadari adanya potensi benturan tersebut, terdapat langkah preventif yang dilakukan oleh Mesir. Salah satunya ialah Mesir menegaskan untuk mempertahankan perjanjian damai dengan Israel di saat negara-negara Arab menolak eksistensi Israel.[23] Selain itu, Mesir berupaya menyeimbangkan posisi antara kepentingan nasional dengan kepentingan negara-negara Arab. Langkah ini penting dilakukan dalam implementasi politik luar negeri Mesir, karena apabila terjadi benturan antara kedua kepentingan tersebut akan menimbulkan efek yang buruk bagi Mesir dan juga bagi negara-negara Arab.[24]

3.      Memperbaiki citra Mesir di kawasan

Pasca penandatanganan perjanjian damai antara Mesir dengan Israel, negara-negara Arab bersikap antipati terhadap Mesir. Keadaan tersebut dicoba untuk diperbaiki oleh Mubarak dengan menerapkan politik luar negeri yang lebih adaptif dengan kondisi eksternal Mesir. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Mubarak yaitu bersikap dingin terhadap Israel dan menempatkan hubungan dengan Israel berada pada level terendah.[25]
Langkah yang dilakukan oleh Mubarak tersebut didasarkan pula pada keinginan untuk membawa Mesir kembali menjadi kekuatan utama di kawasan. Dengan modal persepsi sebagai negara yang moderat dan stabil, Mubarak menempatkan keamanan dan stabilitas kawasan sebagai prioritas. Selanjutnya, Mubarak membawa Mesir untuk memiliki peranan terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di kawasan, khususnya yang melibatkan negara-negara Arab.[26]

C.      Sikap Israel terhadap Mesir pada Masa Mubarak

Dalam setiap pelaksanaan politik luar negeri suatu negara, dapat dipastikan akan mendapat respon dari pihak lain di luar batas teritorial negara tersebut. Hal ini juga ditunjukkan oleh Israel dalam merespon politik luar negeri yang dijalankan oleh Mesir pada masa pemerintahan Mubarak. Israel merupakan pihak yang terlindungi dengan adanya intervensi AS dalam keberlangsungan perjanjian Camp David antara Mesir dengan Israel. Orientasi politik luar negeri Mubarak yang memilih untuk menjaga perjanjian damai tersebut semakin menambah legitimasi Israel dalam mempertahankan eksistensi di Timur-Tengah.
Namun, di lain sisi terdapat hal yang kontradiktif dalam kontinuitas perdamaian antara Mesir dan Israel pada masa pemerintahan Mubarak yang didasari oleh Perjanjian Camp David. Dari perspektif Israel, kontinuitas dari perjanjian tersebut tidak membawa kedua negara pada perdamaian yang seutuhnya. Selanjutnya, perjanjian ini membuat hubungan kedua negara semakin kompleks, khususnya yang berkaitan dengan status, peran, dan pengaruh keduanya dalam konstelasi politik dan keamanan di Timur-Tengah.[27]
Israel menyiapkan berbagai strategi antisipatif untuk menghadapi probabilitas dalam menjalani hubungan bilateral dengan Mesir. Strategi yang dibuat oleh Israel antara lain: 1) memperkuat kapabilitas militer, 2) melakukan monopoli dalam program proliferasi senjata nuklir, 3) meningkatkan kapabilitas ekonomi, 4) menyatukan posisi politik dalam masalah keamanan nasional, yakni menjadikan militer sebagai pemeran utama dalam formulasi tujuan nasional dan memobilisasi massa untuk mendukung setiap pergerakan yang dilakukan militer, serta 5) memperkuat hubungan bilateral dengan AS, karena AS merupakan pendukung utama eksistensi Israel di wilayah Timur-Tengah dengan berbagai bantuan yang diberikan, seperti bantuan ekonomi, politik, dan militer.[28]
Berdasarkan pertimbangan power dan kapabilitas, Israel berhasil mereduksi posisi Mesir dalam level regional dan di antara negara-negara Arab. Setelah berhasil mereduksi peran Mesir tersebut, Israel merancang agenda politik luar negeri yang diarahkan untuk permasalahan utama di kawasan, yakni konflik Palestina-Israel. Israel berhasil melakukan cara untuk merubah Mesir menjadi negara yang sejalan dengan agenda politik luar negeri Israel terhadap masalah utama tersebut dan masalah-masalah lain di kawasan. Cara yang dilakukan oleh Israel ialah dengan sandiwara mediasi konflik, perang melawan terorisme, dan konfrontasi dengan kelompok Islamis-Ekstrimis.[29]
Di balik semua kontradiksi yang terjadi antara Mesir dengan Israel, terdapat sebuah apresiasi tinggi yang diberikan Israel kepada Mesir. Apresiasi tersebut ditujukan atas konsistensi Mesir menjaga perjanjian damai dengan Israel dan menjadi mitra strategis bagi Israel di kawasan. Selain itu, dalam pandangan Israel, Mesir merupakan negara yang berjasa atas pemenuhan kebutuhan gas nasional Israel. Selain itu, Mesir juga telah berhasil menjamin stabilitas dan keamanan Israel di kawasan. Dengan jaminan yang diberikan oleh Mesir tersebut, Israel berhasil mengurangi beban anggaran yang dialokasikan untuk pertahanan dan keamanan, khususnya anggaran dalam bidang militer.
Dalam pandangan Israel, Hosni Mubarak merupakan orang yang paling berjasa dengan adanya kontinuitas perjanjian damai antara Mesir dengan Israel. Salah satu penyebabnya ialah masa jabatan Mubarak yang lama (1981-2011). Bagi Israel sendiri, hal tersebut merupakan sebuah keuntungan, mengingat sosok Mubarak memiliki power yang kuat dalam sistem pemerintahan Mesir dan dalam lingkup politik internasional. Faktor lain yang membuat Israel dapat terus menunjukkan eksistensi di Timur-Tengah juga tidak terlepas dari system pemerintahan dibentuk oleh Mesir. Meskipun Mubarak menyebut Mesir sebagai negara yang demokratis, namun pada realitanya sangat berbeda. Pada masa pemerintahan Mubarak, Mesir lebih melekat dengan sistem pemerintahan tirani tersebut kemudian muncul penguasa yang korup disertai dengan orang-orang yang loyal di sekitarnya. Dengan demikian, Israel berhasil melihat sebuah celah yang dapat dimanfaatkan sebagai jalan untuk meraih legitimasi dari Mesir, karena sentral dari segala kebijakan dalam politik luar negeri Mesir berada di tangan Mubarak.
Secara umum, perjanjian damai dengan Mesir dijadikan sebuah landasan bagi Israel untuk menahan diri dari peperangan dengan negara-negara di kawasan, terlepas dari Intifada dan beberapa perang lainnya.[30] Dengan berlandaskan perjanjian damai tersebut, Israel dapat lebih menentukan skala prioritas dalam masalah keamanan dan stabilitas di Timur-Tengah. Israel dapat mempersiapkan kondisi dan kapabilitas militer yang dimiliki dan dapat melakukan kalkulasi terhadap langkah strategis yang diambil dalam menyikapi tendensi yang terjadi di kawasan.[31]

BAB III
POLITIK LUAR NEGERI MESIR PASCA REVOLUSI 2011

Batasan tahun terakhir dalam pembahasan bab ini ialah masa pemerintahan Mohammed Mursi, yang berakhir pada bulan Juni 2013. Sebelumnya bab ini akan terlebih dahulu membahas politik luar negeri Mesir pada masa pemerintahan transisi - setelah berakhirnya kekuasaan presiden Hosni Mubarak - di bawah Supreme Council of Armed Forces (SCAF) yang dipimpin oleh Marshall Hussein Tantawi. Dari dua masa pemerintahan setelah revolusi tersebut, bab ini akan memberikan gambaran terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh masing-masing rezim, khususnya yang berkaitan dengan hubungan bilateral dengan Israel dan kepentingan nasional yang hendak dicapai oleh Mesir dari lingkungan eksternal, baik pada level regional maupun internasional.

A.      Politik Luar Negeri Mesir Masa Transisi di bawah Kepemimpinan SCAF

1.      Eksistensi SCAF di Mesir pada Revolusi Tahun 2011

Supreme Council of Armed Forces (SCAF) atau Dewan Tinggi Angkatan Bersenjata Mesir merupakan lembaga yang mengambil alih pemerintahan transisi Mesir pasca berakhirnya kekuasaan Mubarak pasca revolusi tahun 2011 silam. SCAF terdiri dari para pejabat senior militer Mesir yang dipimpin oleh Husein Tantawi. Sebelumnya SCAF merupakan pihak yang mendukung pergerakan yang dilakukan oleh masyarakat sipil dalam revolusi yang menuntut pemberhentian Hosni Mubarak sebagai presiden Mesir. Keberpihakan SCAF pada masyarakat sipil dalam revolusi tahun 2011 ini dibuktikan dengan sikap mereka mendukung secara penuh dan menjamin aksi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. SCAF juga bersedia membantu masyarakat untuk mewujudkan cita-cita revolusi dan mewujudkan aspirasi yang disuarakan oleh masyarakat dalam demonstrasi.[32]
Keberpihakan SCAF kepada masyarakat sipil pada revolusi 2011 menjadi sejarah tersendiri bagi Mesir. Berbagai pemberitaan di media, khususnya di media televisi nasional, menyatakan bahwa keberpihakan SCAF pada rakyat merupakan sebuah peristiwa hebat. Langkah yang dilakukan oleh SCAF sendiri mendapat apresiasi yang sangat tinggi dari masyarakat. Saat itu, masyarakat sipil seakan mendapatkan tambahan kekuatan untuk menghentikan kekuasaan rezim Mubarak yang sudah menjabat selama 30 tahun.[33]

2.      Peran SCAF dalam Transisi di Mesir

Wewenang yang diberikan kepada SCAF dimulai dari periode Februari 2011 sampai dengan Agustus 2012. Dalam mengisi proses transisi tersebut, SCAF mengedepankan berbagai diskursus mengenai demokrasi dan mempersiapkan pemilihan umum; referendum amandemen konstitusi, pemilihan majelis tinggi dan majelis rendah, dan pemilihan presiden. Dengan demikian, SCAF bertanggung jawab terhadap stabilitas politik, ekonomi, dan sosial Mesir pasca revolusi sebagai bentuk realisasi terhadap cita-cita revolusi.
Dalam urusan politik luar negeri, SCAF berperan sebagai pengambil kebijakan luar negeri (decision-makers). Hal tersebut berdasarkan pada keinginan militer untuk menjaga peluang meningkatkan power dan meraih keuntungan materi serta kehendak untuk dapat terus menjaga status quo dalam mendominasi segala aspek yang berkaitan dengan kepentingan militer. Dengan dominasi dalam pengambilan kebijakan, militer Mesir dapat menentukan langkah strategis bagi mereka dengan menjadikan kepentingan nasional Mesir sebagai alat untuk mencapai kepentingan kelompok militer. Salah satu kepentingan yang ingin dicapai melalui politik luar negeri Mesir ialah bantuan alat perlengkapan dan senjata dari AS.[34]

3.      Kebijakan SCAF dalam Politik Luar Negeri Mesir.

a)      Mempertahankan Perjanjian Internasional yang telah disepakati dan mengikat Mesir

Dalam dimensi politik luar negeri Mesir, langkah yang dilakukan oleh SCAF ialah dengan membentuk sebuah Deklarasi Konstitusional I yang salah satu poin pentingnya ialah berkomitmen terhadap berbagai perjanjian internasional yang telah disepakati dan mengikat Mesir.[35] Poin penting ini merupakan hasil dari upaya SCAF untuk menjadi lembaga yang mewadahi berbagai jenis aspirasi masyarakat Mesir. SCAF juga melakukan berbagai dialog dengan berbagai elemen masyarakat dan politik untuk merumuskan kebijakan dalam proses transisi.
Upaya diplomatik yang dilakukan SCAF dalam masa transisi ini dilakukan secara terbuka untuk mempertahankan kepentingan nasional. SCAF berupaya mempertahankan status quo dalam menentukan kebijakan luar negeri Mesir. SCAF berupaya untuk mempertahankan segala jenis koneksi dengan pihak luar untuk mencapai kepentingan nasional yang lebih condong kepada pemenuhan kebutuhan ekonomi domestik.[36]

b)     Berperan dalam Konflik di Kawasan (Arab-Israel)

Dalam rangka upaya memulihkan peran Mesir di kawasan, SCAF sebagai otoritas tertinggi Mesir saat itu juga mengambil langkah strategis, yakni menjadi mediator rekonsilisasi antara Fatah dan Hamas, mediator gencatan senjata antara Palestina-Israel pada tahun 2012, dan mediator pembebasan tahanan antara Palestina-Israel sebanyak 1027 orang.[37] Salah seorang tahanan yang turut dibebaskan akibat peran yang dilakukan oleh Mesir ini adalah Ghilad Shalit. Pembebasan tersebut diindikasikan sebagai langkah antisipatif Israel terhadap kemungkinan komunikasi yang terjalin antara kelompok Islam di Mesir dengan kelompok Hamas di Palestina saat pemilihan umum yang akan digelar oleh pemerintahan transisi SCAF pada akhir tahun 2011.[38] Pilihan Israel untuk membebaskan 1027 tahanan Palestina dan ditukar
untuk membebaskan seorang anggota tentara merupakan sebuah keputusan yang telah didasari atas pertimbangan yang matang. Pertimbangan tersebut berasal dari kondisi Palestina yang sedang mencari dukungan dari dunia internasional untuk menjadi negara berdaulat. Di sisi lain, Mesir yang saat itu akan menyelenggarakan pemilihan umum memiliki potensi untuk dikuasai oleh Kelompok Islam – Ikhwanul Muslimin – yang memiliki afiliasi dengan Hamas di Palestina. Langkah pertukaran tahanan tersebut dijadikan tujuan bagi Israel untuk dapat memulai negosiasi dengan Hamas, yang semula tidak pernah diajak negosiasi oleh Israel, dalam proses perdamaian konflik dengan Palestina. Dengan demikian, harapan Israel dari langkah tersebut ialah berhentinya proses pencarian dukungan yang dilakukan oleh Palestina – melalui Presiden Mahmoud Abbas – dan Israel dapat merasa nyaman berhubungan dengan Mesir manakala hasil pemilihan umum yang diselenggarakan pada tahun 2012 tersebut berhasil dikuasai Kelompok Islam.[39]

c)      Keamanan di Semenanjung Sinai

Politik luar negeri Mesir pada masa SCAF ini pula tidak terlepas dari adanya permasalahan keamanan di Semenanjung Sinai. Peristiwa yang terjadi di wilayah ini memberikan pengaruh terhadap konstelasi hubungan bilateral antara Mesir dengan Israel. Hal tersebut dapat dilihat dari peristiwa pada tanggal 18 Agustus 2011. Seorang warga Gaza yang termasuk salah satu anggota jaringan teroris yang senantiasa melakukan perlawanan kepada Israel melintasi Sinai dan melakukan penyerangan terhadap angkatan bersenjata Israel. Serangan tersebut menewaskan 8 warga Israel, dua orang di antaranya merupakan tentara Israel, dan melukai 31 orang.
Tidak terima dengan penyerangan tersebut, Israel melakukan aksi balasan dengan melakukan penyerangan terhadap orang-orang yang dianggap sebagai militan dari organisasi yang tergolong jaringan teroris Palestina. Namun, serangan balasan Israel tersebut ternyata turut menewaskan lima orang personel tentara Mesir yang bertugas menjaga perbatasan Mesir-Israel di Semenanjung Sinai. Kejadian tersebut langsung mendapatkan respon dari pemerintah Mesir dengan menuntut pertanggungjawaban Israel.[40]

d)     Memperketat Ekspor Sumber Daya Alam Mesir ke Israel

Pada saat revolusi hingga berakhirnya masa pemerintahan Mubarak, ekspor gas alam juga mendapat sorotan dari kubu oposisi Mubarak. Pada tanggal 15 September 2011, kepala Egyptian Company for Natural Gases (EGAS) menyatakan bahwa negosiasi dengan Israel saat ini mengalami kebuntuan. Ia juga membantah telah mencapai kesepakatan dengan Israel terkait dengan perkembangan penjualan gas alam Mesir ke Israel.[41] Ekspor gas alam Mesir ke Israel ini merupakan salah satu konsekuensi yang harus ditanggung oleh Mesir akibat penandatanganan perjanjian Camp David.
Efek dari memburuknya hubungan politik antara Mesir dengan Israel, hubungan dagang kedua negara pun juga mengalami gangguan. Salah satu komoditas yang terganggu untuk diekspor ke Israel adalah pohon palem. Daun dari pohon palem banyak digunakan oleh masyarakat Israel untuk wadah makanan pada setiap upacara perayaan keagamaan. Jumlah impor Israel terhadap pohon palem Mesir pada tahun 2010 mencapai 600.000 buah pohon. Namun, pasca bergantinya rezim dari Mubarak ke rezim transisi di bawah pimpinan SCAF ekspor pohon palem ke Israel mulai mendapat sorotan dan larangan. Media Al- Ahram menyatakan bahwa rezim SCAF melarang ekspor pohon palem karena dalam pandangan SCAF, pohon palem termasuk ke dalam kekayaan alam Mesir yang mesti dilestarikan dan dilindungi keberadaannya.[42]

B.       Politik Luar Negeri Mesir terhadap Israel  pada Masa Pemerintahan Mursi

Mohammed Mursi merupakan seorang presiden terpilih secara demokratis melalui pemilihan umum pasca revolusi tahun 2011. Mursi merupakan seorang tokoh sipil yang berasal dari kelompok Ikhwanul Muslimin. Mursi terpilih sebagai presiden setelah meraih suara terbanyak dari kandidat lainnya pada pemilihan umum yang dilaksanakan selama dua putaran. Pada putaran kedua, Mursi mengalahkan Ahmed Shafiq, yang juga mantan perdana menteri Mesir pada masa pemerintahan Mubarak.[43]
Sama seperti halnya masa Mubarak dan masa transisi di bawah kepemimpinan SCAF, pada masa pemerintahan Mursi juga terdapat beberapa hal penting yang disoroti dalam politik luar negeri Mesir, khususnya dalam hubungan bilateral dengan Israel. Adapun sikap yang ditunjukkan oleh Mursi yang merupakan bagian dari langkah kebijakan dan implementasi politik luar negeri Mesir antara lain:

1.      Dukungan terhadap Palestina

Dukungan terhadap Palestina merupakan salah satu langkah strategis Mursi dalam merealisasikan politik luar negeri Mesir juga dapat dilihat dari pandangan dan sikap Mesir terhadap masalah Israel-Palestina. Setelah serangan Israel ke Gaza pada November 2012, Mursi memberikan tendensi pada kejadian ini. Mursi memanggil Duta Besar Mesir di Palestina dan Israel untuk berkonsultasi dengan Liga Arab, dan menghasilkan keputusan untuk mengirimkan delegasi yang dipimpin oleh Nabil Al Arabi. Saat itu, posisi Mursi dihadapkan pada ketegangan dengan Israel. Hal ini disebabkan karena pada kasus ini, Mursi lebih memihak kepada Palestina dan menganggap Israel sebagai pihak yang bersalah dalam masalah ini.
Dalam dukungannya terhadap Palestina, Mesir di bawah kepemimpinan Mohammed Mursi mewujudkannya dalam langkah konkret berupa pembukaan pintu perbatasan Rafah yang menjadi jalur penting bagi masyarakat Palestina untuk memenuhi kebutuhan logistik domestik masyarakat Palestina. Selain itu, Mursi juga membuka blokade di wilayah Jalur Gaza yang telah lama ditutup pada saat Mubarak berkuasa. Di samping membuka perbatasan di Rafah dan blockade di Jalur Gaza, Mesir juga memberikan bantuan ekonomi dan politik ke Palestina. Bantuan ekonomi ke Palestina salah satunya ditunjukkaan dengan ekspor gas bumi kepada Palestina, dan secara politis, Mesir juga membangun komunikasi dengan Kelompok Hamas di Palestina.[44]
Bentuk dukungan Mesir tersebut mendapatkan respon dari Israel selaku pihak yang merasa terancam dengan langkah yang dilakukan oleh Mesir. Menurut Israel, langkah yang dilakukan oleh Mesir tersebut mengancam keamanan nasional Israel, khususnya yang berakaitan dengan penyeludupan orang dan senjata kepada kelompok ekstremis di Palestina.[45] Hal tersebut ditambah dengan adanya kedekatan antara Kelompok Hamas di Palestina dengan dengan Ikhwanul Muslimin di Mesir, yang merupakan pemegang kekuatan politik terbesar setelah pemilihan umum tahun 2012.
Namun hal tersebut tetap tidak membuat Mesir mengurungkan langkah yang sudah diambil. Hal ini berdasarkan pertimbangan ideologi pergerakan yang telah lama dianut oleh Ikhwanul Muslimin, khususnya dalam persepsi terhadap masalah konflik Palestina-Israel. Hal tersebut menjadi semakin signifikan dengan momentum kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum tahun 2012 dan menempatkan Mohammed Mursi – salah satu tokoh Ikhwanul Muslimin – sebagai presiden Mesir. Selanjutnya, afiliasi yang terjalin antara Kelompok Hamas dengan Ikhwanul Muslimin menjadi jalan lain yang ditempuh untuk mewujudkan dukungan terhadap Palestina.
Sikap Mesir yang menunjukkan keberpihakan kepada Palestina kembali terlihat saat pemberian status baru yang diberikan kepada Palestina oleh PBB sebagai permanent observer. Status ini didukung oleh 138 negara dan Mesir termasuk di dalamnya sehingga menghasilkan resolusi 67/19 Majelis Umum PBB.[46] Sikap yang ditunjukkan oleh Mursi ini tidak terlepas dari kemenangan kelompok Ikhawanul Muslimin melalui sayap politik Freedom and Justice Party (FJP) dalam pemilihan umum tahun 2012 di bawah pimpinan Mursi paca revolusi. Selanjutnya, dalam menyatakan pandangan dan sikap terkait dengan isu Palestina- Israel, Mursi juga melakukan inisiasi untuk menyorot segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina. Hal ini dilakukan untuk mengarahkan opini publik agar dapat lebih bersimpati kepada Palestina dan ikut mendukung Palestina sebagai negara merdeka. Mesir di bawah pimpinan Mursi mendukung solusi untuk menjadikan Palestina sebagai negara merdeka untuk mengakhiri konlik antara Palestina-Israel.[47]

2.      Mengatasi Problem Perbatasan Mesir-Israel

Problem perbatasan antara Mesir dengan Israel bermuara dengan adanya kelompok Badui yang bedomisili di Semenanjung Sinai. Kelompok ini memberikan kekhawatiran tersendiri bagi Mesir maupun Israel. Hal ini disebabkan oleh adanya afiliasi antara kelompok Badui Sinai ini dengan kelompok Jihadis Palestina maupun Al-Qaeda.[48] Dengan adanya afiliasi tersebut, kelompok Badui Sinai ini banyak melakukan aksi teror di sepanjang garis perbatasan antara Mesir-Israel di Semenanjung Sinai. Pada tahun 2011, menurut laporan salah satu lembaga intelejen Israel, Shin Bet, jumlah militan gerakan Salafi yang berafiliasi dengan al-Qaeda mencapai 15 orang dan kemungkinan akan terus mengalami peningkatan.[49]
Kekhawatiran lain dari berkembangnya aksi kelompok Badui Sinai yang berafiliasi dengan kelompok ekstremis tersebut ialah kemungkinan mereka akan menyerang Israel. Apabila hal itu terjadi, akan sangat merugikan bagi pemerintah Mesir dalam mencapai kepentingan keamanan nasional di Sinai. Selain itu, apabila penyerangan dilakukan oleh Badui Sinai ke Israel, dipastikan akan terjadi serangan balasan dari tentara militer Israel dan akan menimbulkan korban dan kerugian lebih banyak lagi bagi Mesir.[50]
Pada saat revolusi Mesir tahun 2011 lalu, The Multinational Force and Observers (MFO) mencatat adanya peningkatan radikalisme yang dilakukan oleh kelompok Badui Sinai. Radikalisme tersebut meningkat dengan dibarengi dengan perkembangan jumlah senjata yang mereka miliki dan datangnya para pejuang asing yang masuk ke Sinai. Bahkan MFO juga merupakan target dari aksi kekerasan kelompok Badui Sinai ini. menyikapi ancaman tersebut, MFO lebih waspada dalam pegerakannya. Para anggota MFO lebih membatasi diri dan mempersiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi kepada mereka dalam upaya mencapai misi yang akan mereka capai.[51]
Untuk menyelesaikan masalah Badui Sinai ini, pada saat satu tahun masa pemerintahan presiden Mursi melakukan pendekatan kepada kelompok ini. Mursi menjanjikan perbaikan standar kehidupan; langkah-langkah untuk memfasilitasi mereka sebagai bagian dari masyarakat Mesir dan implementasi terhadap proyek pembangunan baru, bagi kelompok Badui Sinai. Namun, apabila janji-janji Mursi tersebut tidak direalisasikan, kelompok tersebut mengancam untuk melakukan perlawanan dengan berbagai aksi kekerasan.[52]
Namun, pemerintah Mursi telah terlebih dahulu menyediakan langkah preventif apabila terjadi upaya perlawanan yang dilakukan oleh Badui Sinai, Langkah tersebut berupa penambahan jumlah personel angkatan bersenjata yang beroperasi di Sinai. Akan tetapi, penambahan jumlah personel tersebut harus berdasarkan kesepakatan dengan Israel. Hal ini merupakan bagian dari poin-poin yang terdapat dalam perjanjian damai Mesir-Israel. Beberapa kalangan menilai persyaratan ini merupakan sebuah bentuk diskredit terhadap pemerintah Mesir. Dengan adanya persyaratan tersebut, kepentingan keamanan nasional Mesir dari kasus di Semenanjung Sinai ini dapat terganggu. Pemerintah Mesir semestinya dapat bertindak lebih jauh manakala dapat meninjau ulang perjanjian damai dengan Israel, khususnya poin-poin yang berkaitan dengan keamanan di Semenanjung Sinai.

3.      Kontinuitas Perjanjian Camp David

Adanya ketegangan dengan Israel dalam beberapa isu tidak membuat Mursi mengambil kebijakan yang mengakibatkan perubahan drastis, yakni pemutusan perjanjian damai antara Mesir-Israel yang sudah berlangsung sejak 1979. Bahkan, Mursi menegaskan akan terus menaati segala bentuk perjanjian yang telah disepakati Mesir oleh pihak lain. Surat kabar the Telegraph melaporkan, dalam sebuah jumpa pers Mursi membantah dirinya menentang Amerika Serikat dan Israel. Mursi mengatakan bahwa "Mesir menjalankan peran dengan tidak mengancam siapapun dan tidak boleh ada keprihatinan internasional dengan kehadiran pasukan keamanan kami di Semenanjung Sinai," Dengan demikian, di sisi lain Mursi ingin menunjukkan bahwa Mesir di bawah pimpinannya merupakan negara yang moderat dan siap bekerjasama dengan pihak mana pun untuk mencapai kepentingan nasional.
Kontinuitas perjanjian Camp David pada masa pemerintahan Mursi ini tidak terlepas dari pertimbangan logis dalam menentukan arah politik luar negeri Mesir. Mesir akan menghadapi berbagai risiko apabila pembatalan tersebut dilakukan oleh Mursi. Pembatalan perjanjian tersebut secara otomatis akan merusak atau bahkan dapat menghentikan hubungan bilateral antara Mesir dengan Israel. Sebagai negara yang berbatasan darat langsung, permasalahan antara Mesir dan Israel terletak di perbatasan kedua negara di Semenanjung Sinai. Mursi menitikberatkan permasalahan di perbatasan kedua negara ini sebagai pertimbangan utama karena dapat menimbulkan konflik bersenjata, bahkan dapat kembali menimbulkan peperangan antar kedua negara.[53]
Selanjutnya, pertimbangan untuk meneruskan perjanjian yang telah ditandatangani sejak tahun 1979 ini juga berdasarkan atas aliansi dan kerjasama yang terjalin antara Mesir dengan Barat, khususnya AS. Sebagai mediator perjanjian antara Mesir dengan Israel, AS berkomitmen untuk membangun aliansi dengan Mesir dan bersedia membantu Mesir dalam bidang ekonomi dan militer. Namun, apabila perjanjian tersebut dibatalkan oleh Mesir, maka secara otomatis AS akan menghentikan bantuan tersebut. Lebih dari itu, Mesir juga akan kehilangan berbagai jenis bantuan lainnya yang diberikan oleh pihak lain sebagai representasi dari Barat, yakni International Monetary Fund (IMF) dan Uni Eropa.
Selain pertimbangan dari faktor eksternal Mesir, pemerintahan baru Mesir di bawah pimpinan Mursi juga memiliki pertimbangan dari internal Mesir sendiri. Pertimbangan tersebut berasal dari kalangan militer. Meskipun pimpinan tertinggi Mesir adalah seorang presiden, namun intervensi militer dalam setiap pengambilan kebijakan luar negeri Mesir masih memiliki posisi yang kuat. Dalam hal pembatalan Perjanjian Camp David, militer dapat melakukan konfrontasi terhadap presiden apabila hal tersebut dilakukan. Sikap yang dilakukan oleh militer tersebut didasari oleh prediksi dampak yang akan terjadi antara kedua negara, khususnya dari segi keamanan domestik dan stabilitas kawasan.[54]

4.      Normalisasi hubungan dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah.

a)      Normalisasi hubungan dengan Iran

Upaya yang dilakukan oleh Mursi dalam melakukan normalisasi hubungan dengan negara-negara di Timur-Tengah dapat terlihat dengan kunjungan Mursi setelah resmi menjabat sebagai presiden. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk melakukan normalisasi terhadap hubungan Mesir dengan negara-negara lain yang dominan di Timur Tengah.[55] Hal tersebut ditandai dengan kunjungan Presiden Mesir, Mohammed Mursi, ke Iran dalam rangka menghadiri KTT Non-Blok pada Agustus 2012 di Tehran. Kemudian Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad, membalas kunjungan Mursi tersebut dengan kunjungan balik presiden Ahmadinejad ke Kairo dalam rangka Konferensi OKI pada Februari 2013.
Upaya yang dilakukan oleh kedua kepala negara tersebut memberikan dampak optimistis bagi kedua negara dalam mengupayakan terciptanya kekuatan baru Islam di Timur-Tengah. Hal ini disebabkan karena kondisi hubungan antara Mesir dengan Iran saat sebelum pemerintahan Mursi diwarnai oleh sentiment Sunni dan Syiah yang mendominasi kelompok masyarakat di Mesir dan Iran. Selain itu, langkah yang diambil kedua negara tersebut merupakan implementasi dari tujuan politik luar negeri masing-masing negara, yakni menjadi kekuatan yang memiliki pengaruh dan dominasi di kawasan Timur-Tengah.[56]

b)     Mempertahankan Kerjasama dengan Arab Saudi

Sebagai bentuk konsitensi Mesir dalam upaya menjaga hubungan baik dengan seluruh negara-negara di Timur-Tengah, mempertahankan kerjasama dengan negara-negara dominan, seperti Arab Saudi, merupakan salah satu upaya yang rasional dalam pengambilan kebijakan luar negeri. Meskipun kekhawatiran sempat muncul dari Arab Saudi akibat rezim yang berkuasa merupakan kelompok yang menentang hubungan yang dibentuk oleh pemerintah Mubarak dengan Arab Saudi, namun hal itu semua telah diredam oleh sikap moderat dan terbuka pemerintah Mursi. Bahkan, sesaat setelah pengumuman kemenangannya, Mursi menyampaikan pidato yang berisi niat untuk berkunjung dalam waktu dekat dan meyakinkan keberlanjutan hubungan aliansi strategis dengan negara-negara teluk, khususnya Arab Saudi.[57] Jawaban lain Mesir dari kekhawatiran Arab Saudi pada masa pemerintahan Mursi ialah sikap Mesir yang ditunjukkan dalam perang sipil di Suriah. Secara konkret, Mursi memutuskan hubungan diplomatik dengan Suriah. Selain itu, Mursi juga menginisasi komisi yang terdiri dari Iran, Turki, Mesir, dan Arab Saudi untuk mengakhiri perang sipil yang terjadi di Suriah melalui jalur politik. Langkah yang diambil oleh Mesir ini sebagai wujud konsekuensi dari upaya menjadi kekuatan dominan di kawasan dengan melakukan rekonsiliasi negara-negara dominan di kawasan.[58]

BAB IV
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI POLITIK LUAR NEGERI MESIR TERHADAP ISRAEL PASCA REVOLUSI

Pada bab ini akan dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi politik luar negeri Mesir pasca revolusi. Karenanya deskripsi dari bab ini meliputi kebijakan luar negeri yang berlangsung antara 2011 hingga 2013. Secara spesifik, faktor-faktor tersebut merujuk ke dalam sumber-sumber kebijakan luar negeri yang terdapat dalam konsep kebijakan luar negeri versi Howard Lentner yang diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni faktor internal atau determinan domestik dan faktor eksternal atau determinan luar negeri dari suatu negara.[59]
Klasifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan politik luar negeri Mesir pasca revolusi tahun 2011 hingga tahun 2013 secara otomatis mengarah pada kondisi lingkungan domestik dan internasional Mesir. Dalam kasus hubungan bilateral Mesir dengan Israel, faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan kebijakan luar negeri Mesir terhadap Israel juga melihat respon yang terjadi dalam lingkup internal dan lingkup eksternal Mesir. Respon tersebut kemudian dijadikan sebuah input yang merupakan salah satu instrumen dalam pengambilan kebijakan luar negeri Mesir terhadap Israel.

A.      Faktor Internal

1.      Sistem Pemerintahan dan Stuktur Kekuasaan

Pasca berakhirnya rezim kekuasaan Hosni Mubarak 2011 silam, struktur kekuasaan Mesir berubah drastis pada pasca pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden pada 2012. Dengan adanya pemilihan umum yang lebih demokratis, kelompok Islam mendominasi struktur pemerintahan dan kekuasaan yang ada di Mesir. Hal ini ditandai dengan kemenangan Freedom and Justice Party (FJP) yang merupakan sayap politik dari kelompok Ikhwanul Muslimin (IM) dan terpilihnya Mohammed Mursi (tokoh dari IM) sebagai presiden baru Mesir. Selain itu, turut mengikuti pula perolehan suara dari An-Nour Party, yang merupakan sayap politik dari kelompok Salafi, yang berhasil menempati posisi terbanyak kedua dalam pemiliham legislatif Mesir dan memutuskan untuk mendukung Mursi dalam pemilihan presiden.
Akan tetapi, dominasi kelompok Islam dalam struktur pemerintahan dan kekuasaan Mesir tidak semutlak yang dibayangkan. Hal ini terjadi karena militer Mesir - khususnya yang ditunjukkan oleh Angkatan Udara dan Angkatan Darat - masih mempunyai posisi yang kuat di hampir semua proses politik dan ekonomi yang di negara itu. Dengan demikian, upaya transisi pemerintahan yang baru di bawah pimpinan Mursi perlu mengedepankan konsolidasi dengan berbagai kalangan untuk mengakomodir kepentingan dan aspirasi masing-masing kelompok. Dalam menetapkan kebijakan luar negeri Mesir, terdapat beberapa lembaga yang memiliki peranan sentral, antara lain presiden, kementerian luar negeri, militer, dan intelejen (GIS).[60] Masing-masing lembaga tersebut berwenang untuk mengatasi berbagai macam permasalahan yang menuntut untuk dikeluarkannya sebuah kebijakan. Kewenangan tersebut tentu atas berbagai macam situasi dan kondisi yang secara spesifik berurusan langsung dengan lembaga-lembaga tersebut.
Namun di sisi lain, lembaga kepresidenan Mesir memiliki peran yang amat besar dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri. Posisi presiden dalam mengeluarkan kebijakan luar negeri ialah sebagai aktor utama dalam penetapan kebijakan luar negeri. Kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden kemudian dialihkan kepada kementerian luar negeri Mesir untuk diterapkan pelaksanaannya, baik hal-hal yang berupa teknis maupun strategis.

2.      Geostrategik dan Geopolitik Mesir

Faktor ini merupakan faktor yang mengidentifikasi serangkaian peristiwa dan kepentingan yang mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri Mesir dan menjadikan letak geografis Mesir menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengambilan kebijakan tersebut. Secara geografis sendiri, Mesir berada di dua wilayah yang secara geopolitis dapat memberikan berbagai keuntungan, yakni Afrika Utara dan Timur-Tengah. Kedua wilayah tersebut merupakan wilayah yang dekat dengan Laut Mediterania. Mesir berbatasan langsung
dengan Israel dan jalur Gaza di sebelah Timur, Libya di sebelah Barat, Sudan di sepanjang Laut Merah. Dengan letak geografis demikian, Mesir menjadi tempat transit utama jalur perdagangan dan menjadi pemimpin utama dalam menciptakan keamanan regional.[61] Mesir juga memiliki aset sentral yang dapat menjadikan kunci dalam upaya menciptakan stabilitas regional, yakni Terusan Suez. Terusan Suez ini merupakan lokasi pusat pelayaran dan lalu lintas perdagangan internasional, khususnya digunakan untuk kapal-kapal eksportir minyak bumi. Terusan Suez pula digunakan oleh pasukan AS untuk memindahankan perlengkapan
militer mereka ke berbagai tempat, seperti Afrika, Samudera Hindia, dan Teluk Persia. Hal itu pun memerlukan akses khusus dari Mesir untuk dapat melakukan pemindahan tersebut. Secara khusus pula, Terusan Suez merupakan aset yang vital bagi hubungan antara Mesir dan negara-negara tetangga Mesir, khususnya Israel.

3.      Opini Publik Mesir

Menurut Annual Arab Public Opinion Survey yang diselenggarakan oleh Shibley Telhami pada tahun 2011 menyatakan bahwa 37 persen masyarakat Mesir menyatakan untuk tetap mempertahankan perjanjian Camp David, sementara 35 persen masyarakat menolak untuk melanjutkan perjanjian Camp David.[62] Selanjutnya pada tahun 2012, survei yang dilakukan oleh Gallup poll juga mengindikasikan adanya penolakan masyarakat Mesir untuk menghentikan perjanjian Camp David. Dari hasil survei tersebut menghasilkan 48 persen
masyarakat Mesir menganggap perjanjian tersebut merupakan sebuah hal yang positif bagi negara, sedangkan 42 persen masyarakat Mesir menilai sebaliknya.[63]
Dari hasil survei opini publik Mesir tersebut menunjukkan bahwasanya upaya untuk menghentikan perjanjian Camp David merupakan sesuatu yang tidak terlalu populer di tengah masyarakat Mesir saat itu. Masyarakat Mesir lebih cenderung menginginkan pemerintahan Mursi untuk fokus membenahi perekonomian dan stabilitas domestik sebagai bentuk upaya pembenahan dari krisis ekonomi yang berujung pada revolusi tahun 2011 silam.

B.       Faktor Eksternal

1.      Amerika Serikat

Pengaruh adanya hubungan Mesir-Israel dengan politik luar negeri Mesir tidak terlepas dari kepentingan Amerika Serikat (AS) di kawasan Timur Tengah. Gen. James N. Mattis selaku komandan pusat angkatan bersenjata AS menyebutkan ada empat hal yang menjadi fokus AS di kawasan Timur Tengah pasca revolusi yang terjadi di Mesir pada tahun 2011 silam. Keempat factor tersebut adalah 1) Keamanan nasional AS dan warga negara AS, 2) stabilitas regional, 3) promosi terhadap efektivitas dan legitimasi pemerintahan, hak asasi manusia, penegakkan hukum, dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, dan 4) kebebasan untuk melakukan hubungan dagang, baik melalui jalur laut, darat maupun udara di dalam lingkup regional.[64] Sebagai negara yang memiliki sekitar 90 juta orang penduduk, Mesir merupakan negara dengan jumlah populasi terbanyak di kawasan Timur-Tengah dan juga memiliki jumlah personel tentara militer terbanyak di antara negara-negara Arab lainnya. Di mata AS, Mesir merupakan negara yang memiliki pengaruh secara politik, ekonomi, dan budaya. Hal ini menjadi faktor pendorong bagi AS untuk terus menjalin dan memperkuat hubungan diplomatik dengan Mesir.

2.      Iran

Hubungan antara Mesir dengan Iran memberikan berbagai indikasi dan dugaan dari berbagai kalangan perihal politik luar negeri dan kebijakan luar negeri yang dirancang oleh pemerintahan Mursi. Hubungan antara kedua negara tersebut – Mesir dan Iran – sudah lama mengalami kebekuan diplomatik. Kebekuan tersebut bermula saat ditandatanganinya perjanjian Camp David antara Mesir dengan Israel. Baru setelah Mursi terpilih menjadi presiden Mesir pasca revolusi tahun 2011, hubungan kedua negara kembali normal. Hal tersebut ditandai dengan kunjungan presiden Mesir ke Iran dalam rangka menghadiri KTT Non-Blok pada Agustus 2012 di Tehran. Kemudian Iran membalas kunjungan Mursi tersebut dengan kunjungan balik presiden Ahmadinejad ke Kairo dalam rangka Konferensi OKI pada Februari 2013.

3.      Hamas

Salah satu masalah internasional yang menjadi perhatian serius Mursi saat awal masa jabatannya ialah masalah konflik Palestina-Israel. Perhatian tersebut merupakan sebuah refleksi dari ideologi Ikhwanul Muslimin – organisasi asal dari Mursi – yang sangat mendukung perjuangan rakyat Palestina dalam upaya membebaskan diri dari okupasi Israel. Selain itu, adanya afiliasi antara Ikhwanul Muslimin dengan Gerakan Pembebasan Rakyat Palestina (Hamas) semakin menguatkan keberpihakan Mursi dalam upaya menentukan sikap terhadap masalah ini. Bahkan Mursi menempatkan masalah ini dalam skala prioritas paling tinggi dalam politik luar negeri Mesir.[65]

4.      Arab Saudi

Salah satu faktor yang juga menentukan arah politik luar negeri Mesir ialah adanya hubungan dengan Arab Saudi. Sebagai salah satu negara teluk dan memiliki kapabilitas domestik yang tinggi, Arab Saudi menjadi salah satu partner strategis Mesir untuk mencapai kepentingan keamanan nasional dan stabilitas regional. Sejak masa pemerintahan Mubarak, antara Mesir dengan Arab Saudi telah menjalin hubungan yang erat. Bahkan secara informal kedua negara melakukan aliansi strategis di bidang keamanan, meskipun hubungan tersebut mendapat berbagai penolakan dari pihak oposisi pemerintah Mubarak yang menyoroṭi adanya penetrasi ideologi Wahabi ke Mesir di balik motif kerjasama kedua negara. Aliansi strategis antara Mesir dan Arab Saudi memiliki musuh bersama yang harus dihadapi, yakni mencegah eksistensi dan dominasi Iran di kawasan Timur-Tengah.[66]

5.      Turki

Turki merupakan salah satu negara yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di Timur Tengah. Setelah terjadi revolusi di negara-negara yang berada di Timur-Tengah – salah satunya Mesir - , Turki melalui perdana menteri Recep Tayip Erdoğan memiliki visi untuk mendukung secara utuh demokratisasi yang menjadi cita-cita para revolusioner. Menurut Erdogan, setiap pemerintah harus berdasarkan pada legitimasi yang diberikan oleh rakyat dan rakyat harus diberikan kebebasan untuk dapat menyampaikan segala bentuk aspirasi kepada pemerintah.[67] Pandangan Erdoğan tersebut berdasarkan pada tuntutan yang disampaikan oleh para demonstran dalam revolusi yang terjadi di Mesir, Tunisia, dan Libya, yang telah merasa jenuh dengan kekuasaan absolut yang diduduki oleh rezim yang berkuasa dalam waktu yang lama dan tidak membawa dampak yang signifikan terhadap kondisi kesejahteraan rakyat.

BAB V
PENUTUP

A.      Kesimpulan

Setelah melihat dinamika yang terjadi dalam politik luar negeri Mesir setelah revolusi tahun 2011 hingga 2013, terdapat kesamaan langkah dan orientasi yang ditetapkan oleh rezim berkuasa. Pada masa SCAF maupun pada masa pemerintahan Mohammed Mursi, titik sentral politik luar negeri Mesir berfokus pada permasalahan kontinuitas perjanjian Camp David yang sudah berlangsung dari tahun 1979. Dampak dan konsekuensi yang dihadapi oleh Mesir dari adanya perjanjian tersebut antara lain dapat dilihat dari adanya hubungan bilateral antara Mesir dengan Israel. Selain itu, Mesir juga diharuskan untuk melakukan ekspor gas alam dan berbagai jenis barang kebutuhan ke Israel. Selain itu, AS selaku pihak yang mendorong dan memfasilitasi perjanjian damai tersebut menjadikan Mesir sebagai mitra strategis di kawasan Timur-Tengah yang ditujukan untuk menjaga kepentingan dan keamanan nasional AS dan menjaga eksistensi Israel di kawasan tersebut. Sebagai imbalannya, AS memberikan bantuan ekonomi, teknologi, dan militer kepada Mesir selama masih konsisten untuk menjaga dan mempertahankan perjanjian damai dengan Israel. Setelah revolusi tahun 2011, fokus penetapan arah dan kebijakan dalam politik luar negeri Mesir secara umum banyak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal Mesir.
Secara khusus, pertimbangan utama pengambil kebijakan Mesir lebih condong untuk membawa Mesir mencapai kepentingan nasional, yakni pemenuhan segala jenis kebutuhan domestik dan keinginan menjadi kekuatan dominan di kawasan Timur-Tengah. Rasionalitas pengambil kebijakan luar negeri Mesir beserta seluruh elemen yang terlibat, menjadi unsur yang dominan dalam penentuan arah politik luar negeri Mesir. Hal tersebut terbukti dengan upaya menengahi konflik antara Palestina dengan Israel, normalisasi hubungan antara Mesir dengan negara dominan lain di Timur-Tengah, dan tetap melanjutkan hubungan damai dengan Israel.
Selanjutnya, dampak langsung dari penerapan politik luar negeri Mesir terhadap Israel ialah adanya pasang-surut hubungan kedua negara. Hal tersebut disebabkan oleh keberpihakan Mesir pada isu-isu strategis yang bersinggungan langsung dengan Israel, antara lain masalah Palestina-Israel, keamanan di Semenanjung Sinai, dan normalisasi hubungan dengan Iran. Dari beberapa sikap Mesir dalam isu-isu tersebut menunjukkan posisi Mesir yang seringkali berlawanan dengan kepentingan Israel. Hal ini pada akhirnya tidak jarang menyebabkan kebekuan dalam hubungan diplomatik kedua negara. Dinamika yang terjadi dalam politik luar negeri Mesir, khususnya dalam hubungan bilateral dengan Israel, tidak membuat perubahan drastis dalam arah dan orientasinya.
Keberlanjutan perjanjian damai antara Mesir-Israel menjadi bukti tidak adanya perubahan tersebut. Meskipun terdapat banyak tuntutan domestik Mesir untuk mengakhiri perjanjian tersebut, namun banyak pula pertimbangan dan dukungan untuk tetap melanjutkan hubungan dengan Israel, yang mayoritas berada dalam lingkup kekuasaan. Oleh karena itu, pilihan untuk mempertahankan perjanjian damai tersebut merupakan langkah rasional pemerintah Mesir dalam rangka fokus membangun stabiltas domestik dan kekuatan di kawasan setelah revolusi 2011.

B.       Implikasi

Pembahasan ini mengambil ruang lingkup pada masa pemerintahan sebelum dan setelah revolusi tahun 2011 hingga tahun 2013. Namun mengingat berakhirnya pemerintahan Mursi pada bulan Juni 2013, masih terdapat rentang waktu pada tahun tersebut yang belum dibahas dalam makalah ini. Oleh sebab itu, kiranya perlu menjadi objek kajian tambahan pada pembahasan berikutnya, yang mengambil topik dan fokus permasalahan yang sama, untuk memasukkan politik luar negeri Mesir pada sisa waktu di tahun 2013 tersebut, atau bahkan menambahkan periode waktu pembahasan hingga pemerintahan Mesir setelah masa Presiden Mohammed Mursi.

DAFTAR PUSTAKA

Chen Tianshe, “Four Points toward the Understanding of Egypt’s Foreign Relations”, Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia) 5 no. 1 (2011).
Molad Report, “The Arab Peace Initiative: Israel’s Strategic Loss and Historic Opportunity”  2013.
Tami Amanda Jacoby, “Israel’s Relations with Egypt and Turkey during the Arab Spring: Weathering the strom”. Israel Journal of Foreign Affairs VII:2 (2013).
Abdel Monem Said Aly, Post-Revolution Egyptian Foreign Policy, Crown Center of Middle East Studies No. 86 (November 2014).
Ashraf Khalil. “Liberation Square: Inside the Egyptian Revolution and The Rebirth of A Nation”. New York: St. Martin’s Press, Published January 3rd 2012.
Eric Fillinger, “Mubarak Matters: The Foreign Policy of Egypt Under Hosni Mubarak”, School of International Service American University (2009).
Jeremy M. Sharp “Egypt in Transition” February 8, 2012.
Samuel J. Spector, “Washington and Cairo: Near theBreaking Point?” Middle East Quarterly 12, no. 3 (2005).
Gabi siboni and ram Ben-Barak, “The Sinai Peninsula Threat Development and Response Concept”, Analysis Paper The Institute For National Security Studies Number 31, January 2014,
Wang, J, “An Analysis of Egypt’s Foreign Policy”, West Asia and Africa no. 4 (2006).
Yang, H. and Zhu, K., National Conflicts and Religious Disputes: The history of Hotspot Issues in Contemporary Middle East (Beijing: People’s Publishing House,1996).
Mahmoud Muhareb, Israel and Egypt Revolution, Arab Center for Research & Policy Studies Case Analysis, Doha (May, 2011).
Elie Podeh and Nimrod Goren, “Israel in the Wake of the Arab Spring: Seizing Opportunities, Overcoming Challenges” (May 2013).
Daniel Brumberg and Hesham Sallam, “The Politics of Security Sector Reform in Egypt”, United States Institute Of Peace Special Report (October 2012).
Zeinab Abul-Magd, Understanding SCAF. June 2012.
A.M.Fachir, Gerakan Rakyat Untuk Perubahan: Pembelajaran dari Timur Tengah, Jurnal Luar Negeri Edisi Khusus 2011. Jakarta : Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri.
 “Wizarat al-batrul tanfy al-ittifaq ‘ala ta’dil as’ar al-ghaz li-isra’il,” (The Petroleum Ministry Rejects the Agreement to Amend Gas Prices to Israel), Akhbar el-Yom, September 15, 2011, dalam Michael Sharnoff.,“Post-Mubarak Egyptian Attitudes Toward Israel”, Foreign Policy
Qian Xuewen, “The January Revolution and the Future of Egypt”, Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia) Vol. 6, No. 2, 2012.
Jeremy M. Sharp, “The Egypt-Gaza Border and its Effect on Israeli-Egyptian Relations”, Congressional Researches Services, (February 1, 2008).
Khaled Elgindy. “Egypt, Israel and Palestine: Prospects for Peace After the Arab Spring” Cairo Review Vol. 6 (2012).
Joshua Haber Dan Helia Ighani,” A Delicate Balancing Act: Egyptian Foreign Policy After The Revolution”, Imes Capstone Paper Series (May 2013).
Casey Friedman, Dominic K. Albino, and Yaneer Bar-Yam, “Political Stability and Military Intervention in Egypt”, New England Complex Systems Institute (July 8, 2013).
Mehmet Özkan. “Egypt’s Foreign Policy under Mohammed Morsi” . Ortadogu Analiz Vol. 5, No. 51 (2013).
Heba Saleh and Camilla Hall, “Morsi Eager to Ease Saudi Fears”, Financial Times, 12 July 2012.
Brian Katulis, Managing Change in Egypt: Advancing a New U.S. Policy that Balances Regional Security with Support for Egyptian Political and Economic Reforms, June 2012.
Yasmine Farouk, “More Than Money: Post-Mubarak Egypt, Saudi Arabia, and the Gulf”, Gulf Research Center, 2014.
Nuh Yilmaz and Kadir Ustun, “The Erdoğan Effect: Turkey, Egypt and the Future of the Middle East”, Cairo Review 3 (2011).




[1] Chen Tianshe, “Four Points toward the Understanding of Egypt’s Foreign Relations”, Journal of
Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia) 5 no. 1 (2011), h. 99-100
[2] Molad Report, “The Arab Peace Initiative: Israel’s Strategic Loss and Historic Opportunity”, h. 6
[3] Baranda, Post-Mubarak Egypt, h. 11
[4] Sharnoff, Post-Mubarak Egyptian, Hal. 1
[5] Tami Amanda Jacoby, “Israel’s Relations with Egypt and Turkey during the Arab Spring: Weathering the strom”. Israel Journal of Foreign Affairs VII:2 (2013), hal 29.
[6] Ibid, hal 31
[7] Abdel Monem Said Aly, Post-Revolution Egyptian Foreign Policy, Crown Center of Middle East Studies No. 86 (November 2014), h. 1
[8] Tianse, Four Point Toward, h. 95
[9] Said Aly, Post-Revolution Egyptian, h. 1
[10] Ibid, h. 3
[11] Ashraf Khalil. “Liberation Square: Inside the Egyptian Revolution and The Rebirth of A Nation”. New York: St. Martin’s Press, hal. 21.
[12] Said Aly, Post-Revolution Egyptian, h.3
[13] Tianse, Four Point Toward, h.91
[14] Said Aly, Post-Revolution Egyptian, h.4
[15] Eric Fillinger, “Mubarak Matters: The Foreign Policy of Egypt Under Hosni Mubarak”, School
of International Service American University (2009), hal. 4
[16] Sharp, Egypt: Background, h.9.
[17] Khalil, Liberation Square, h. 21.
[18] Samuel J. Spector, “Washington and Cairo: Near theBreaking Point?” Middle East Quarterly 12, no. 3 (2005), h.11.
[19] Fillinger. Mubarak Matters, h.12
[20] Tianshe. Four Points towards, h. 90
[21] Gabi siboni and ram Ben-Barak, “The Sinai Peninsula Threat Development and Response Concept”, Analysis Paper The Institute For National Security Studies Number 31, January 2014, h.1
[22] Wang, J, “An Analysis of Egypt’s Foreign Policy”, West Asia and Africa no. 4 (2006), h.32
[23] Tianshe. Four Points toward, h.91
[24] Yang, H. and Zhu, K., National Conflicts and Religious Disputes: The history of Hotspot Issues in Contemporary Middle East (Beijing: People’s Publishing House,1996), h.86
[25] Tianshe. Four Points toward, h.91
[26] Mahmoud Muhareb, Israel and Egypt Revolution, Arab Center for Research & Policy Studies Case Analysis, Doha (May, 2011), hal 4
[27] Ibid, hal 1
[28] Sharp, Egypt: Background, h.9
[29] Mahmoud Muhareb, Israel and Egypt Revolution, hal 1
[30] Ibid, hal 2
[31] Elie Podeh and Nimrod Goren, “Israel in the Wake of the Arab Spring: Seizing Opportunities, Overcoming Challenges” (May 2013), h.1
[32] Daniel Brumberg and Hesham Sallam, “The Politics of Security Sector Reform in Egypt”, United States Institute Of Peace Special Report (October 2012), h.2
[33] Abul-Magd, Understanding SCAF, h.156
[34] Sharp, Egypt: Background, h.9
[35] A.M.Fachir, Gerakan Rakyat Untuk Perubahan: Pembelajaran dari Timur Tengah, Jurnal Luar Negeri Edisi Khusus 2011. Jakarta : Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri, hal. 18
[36] Abul-Magd, Understanding SCAF, h.156
[37] Jeremy M. Sharp, “Egypt in Transition”, Congressional Reserve Service (November 18, 2011), h. 8
[38] Brumberg and Sallam, The Politics of Security, h.2
[39] Sharp, Egypt in Transition, h.18
[40] Ibid, h.17
[41] “Wizarat al-batrul tanfy al-ittifaq ‘ala ta’dil as’ar al-ghaz li-isra’il,” (The Petroleum Ministry Rejects the Agreement to Amend Gas Prices to Israel), Akhbar el-Yom, September 15, 2011, dalam Michael Sharnoff.,“Post-Mubarak Egyptian Attitudes Toward Israel”, Foreign Policy Research Institute (October 2011), h. 3
[42] Sharnoff. Post-Mubarak Egyptian Attitudes, h. 3
[43] Qian Xuewen, “The January Revolution and the Future of Egypt”, Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia) Vol. 6, No. 2, 2012, hal. 49
[44] Sharp, Egypt in Transition, h.18
[45] Jeremy M. Sharp, “The Egypt-Gaza Border and its Effect on Israeli-Egyptian Relations”, Congressional Researches Services, (February 1, 2008), h. 2
[46] Khaled Elgindy. “Egypt, Israel and Palestine: Prospects for Peace After the Arab Spring”. Cairo Review Vol. 6 (2012), h, 172
[47] Ibid, h. 173
[48] Gabi Siboni and Ram Ben-Barak. “The Sinai Peninsula Threat Development and Response Concept”.The Saban Center for Middle Easr Policy at Brookings ( January 31, 2014), h. 1
[49] Ibid, h.3
[50] Ibid, h.9
[51] Siboni and Ben-Barak, The Sinai Peninsula Threat,h.3
[52] Ibid, h.10
[53] Joshua Haber Dan Helia Ighani,” A Delicate Balancing Act: Egyptian Foreign Policy After The Revolution”, Imes Capstone Paper Series (May 2013), h.34
[54] Casey Friedman, Dominic K. Albino, and Yaneer Bar-Yam, “Political Stability and Military
Intervention in Egypt”, New England Complex Systems Institute (July 8, 2013), h.2-3
[55] Mehmet Özkan. “Egypt’s Foreign Policy under Mohammed Morsi” . Ortadogu Analiz Vol. 5, No. 51 (2013). h, 16
[56] Haber and Ighani, A Delicate Balancing Act, h. 46
[57] Heba Saleh and Camilla Hall, “Morsi Eager to Ease Saudi Fears”, Financial Times, 12 July 2012
[58] Özkan, Egypt’s Foreign Policy, h.16
[59] Lentner, Foreign Policy Analysis, h. 105-171
[60] Haber and Ighani, A Delicate Balancing Act,h. 20
[61] Brian Katulis, Managing Change in Egypt: Advancing a New U.S. Policy that Balances Regional Security with Support for Egyptian Political and Economic Reforms, June 2012, hal. 16
[62] Telhami, Lebson, Lewis, and Medoff, “2011 Arab Public Opinion Survey.” Dalam Joshua Haber and Helia Ighani, A Delicate Balancing, hal.35
[63] Dalia Mogahed, “Opinion Briefing: Egyptians Skeptical of U.S. Intentions.” Dalam  Joshua Haber and Helia Ighani, A Delicate Balancing, hal.38
[64] Katulis. Managing Change in Egypt, h.5
[65] Haber and Ighani. A Delicate Balancing Act, h. 46
[66] Yasmine Farouk, “More Than Money: Post-Mubarak Egypt, Saudi Arabia, and the Gulf”, Gulf Research Center, 2014, hal. 3
[67] Nuh Yilmaz and Kadir Ustun, “The Erdoğan Effect: Turkey, Egypt and the Future of the Middle East”, Cairo Review 3 (2011), h.85

Popular Posts

Categories

Visitors

Diberdayakan oleh Blogger.